Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan IKN pada 2026 menggunakan anggaran sebesar Rp6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepastian tersebut seiring dengan telah terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat untuk sejumlah proyek strategis di IKN.
“Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN, pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan,” ujar Basuki di Nusantara, Jumat.
Basuki menegaskan, transparansi penggunaan anggaran merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam membelanjakan uang negara. Langkah ini penting agar pembangunan yang dilakukan menghasilkan kualitas terbaik dan memberi manfaat maksimal.
Seiring terbitnya DIPA, Basuki melantik serta menetapkan pejabat perbendaharaan pada satuan kerja Otorita IKN. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 31 Desember 2025.
Pejabat yang dilantik meliputi kuasa pengguna anggaran dan barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta bendahara pengeluaran. Dalam kesempatan itu, seluruh pejabat perbendaharaan juga menandatangani pakta integritas sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Untuk Tahun Anggaran 2026, Otorita IKN menetapkan enam kepala satuan kerja, 24 pejabat pembuat komitmen, lima pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan tiga bendahara pengeluaran.
Basuki mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar benar-benar memaknai amanah yang diberikan. Ia menekankan pentingnya menghindari konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga seluruh kegiatan berjalan sesuai spesifikasi kontrak.
Selain itu, para pejabat diminta bekerja secara profesional, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta menjaga integritas dalam mendukung pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional.
“Dengan adanya DIPA dan kelengkapan perangkat pengelola anggaran, kami optimistis pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara pada 2026 dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta bangsa Indonesia,” kata Basuki.
Sumber AntaraNews.com
