Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp93 miliar untuk memulihkan pelaku UMKM yang terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan dana tersebut berasal dari pagu awal anggaran Kementerian UMKM tahun 2026 sebesar Rp546 miliar. Setelah dilakukan konsolidasi, pagu akhir kementerian menjadi Rp453 miliar.
“Anggaran ini kami siapkan khusus untuk mendukung pemulihan ekonomi saudara-saudara kita di Sumatera yang terdampak bencana,” ujar Maman dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa.
Maman menjelaskan anggaran sebesar Rp453 miliar tersebut dibagi ke dalam enam pos utama. Rinciannya meliputi belanja pegawai sebesar Rp116 miliar, operasional dan pemeliharaan sarana prasarana Rp85 miliar, belanja nonoperasional Rp216 miliar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Smesco sebesar Rp35 miliar.
Dari pos belanja nonoperasional, sebesar Rp166 miliar dialokasikan untuk program nasional. Sementara Rp50 miliar digunakan untuk mendukung kegiatan strategis kementerian.
Program strategis Kementerian UMKM mencakup delapan inisiatif utama, yakni Sapa UMKM, Kartu Usaha, Holding UMKM, keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis, kemitraan dan hilirisasi, perluasan akses pembiayaan, Entrepreneur Hub, serta transformasi usaha.
Dalam rangka pemulihan ekonomi pascabencana, Kementerian UMKM juga membentuk Klinik UMKM Bangkit di tiga provinsi terdampak.
Di Aceh, klinik didirikan di lima kabupaten, yaitu Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang. Sementara di Sumatera Utara, klinik dibuka di Tapanuli Tengah dan Kota Medan. Adapun di Sumatera Barat, layanan klinik berpusat di Kota Padang.
Menurut Maman, penempatan klinik terbanyak berada di Aceh karena tingkat dampak bencana paling tinggi. Sumatera Utara berada di urutan berikutnya, sedangkan Sumatera Barat diperkirakan dapat pulih lebih cepat.
Klinik UMKM Bangkit menyediakan tiga layanan utama. Pertama, layanan pembiayaan berupa relaksasi pinjaman dan dukungan modal. Kedua, layanan belanja produk lokal untuk membuka akses pasar bagi UMKM. Ketiga, layanan produksi yang menawarkan solusi alternatif bagi pelaku usaha yang belum dapat melanjutkan aktivitas produksi.
Maman menegaskan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu antara satu hingga dua tahun hingga UMKM benar-benar pulih.
Sumber AntaraNews.com
